Aulanews.id – Sejak awal invasi, kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) telah memantau situasi dengan cermat. Pada tanggal 4 Desember, terdapat lebih dari 10.000 warga sipil yang tewas, termasuk 560 anak-anak, dan 18.500 warga sipil lainnya dipastikan terluka, dengan angka sebenarnya yang diyakini jauh lebih tinggi karena sulitnya memverifikasi angka tersebut.
“Saya bersimpati kepada warga Ukraina, yang mempunyai hak atas perdamaian, dan pantas mendapatkan perdamaian, sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Sebaliknya, saya khawatir konflik yang berkepanjangan dan mengakar akan berdampak pada kehidupan dan hak asasi manusia untuk generasi yang akan datang,” Komisaris Tinggi memperingatkan.
Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina (HRMMU) dengan cermat mendokumentasikan krisis ini menggunakan metodologi yang dikembangkan selama beberapa dekade. Türk menyoroti temuan-temuan tersebut, yang mengungkap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, terutama yang dilakukan oleh pasukan Rusia.
Temuan laporan
Antara 1 Agustus dan 30 November, tercatat 2.440 kematian dan cedera warga sipil.
Data menunjukkan penurunan sebesar 25 persen dibandingkan empat bulan sebelumnya dan 46 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti stabilisasi garis depan, evakuasi sipil, dan penguatan sistem pertahanan udara.
Sebagian besar dari mereka yang tewas berada di wilayah Donetsk, Kharkiv, Kherson dan Zaporizhzhia dekat garis depan, dengan jumlah korban yang tidak proporsional adalah orang lanjut usia, karena mereka tidak bersedia atau tidak mampu untuk pindah.
