Aulanews.id – Meluasnya pertempuran di seluruh negeri telah menghilangkan kebutuhan dasar dan akses masyarakat terhadap layanan penting dan berdampak buruk pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar, kata Khalid Khiari, Asisten Sekretaris Jenderal PBB yang portofolionya juga mencakup urusan politik dan pembangunan perdamaian. sebagai operasi perdamaian.
Pengarahan terbuka tersebut menandai pertama kalinya Dewan Keamanan melakukan pertemuan mengenai Myanmar sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari 2021, meskipun para anggota Dewan mengadopsi resolusi mengenai krisis tersebut pada Desember 2022.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara konsisten menyerukan pembebasan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan lainnya yang masih ditahan.
Kepedulian terhadap komunitas RohingyaKhiari mengatakan bahwa di tengah laporan pemboman udara tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar dan penembakan artileri oleh berbagai pihak, jumlah korban sipil terus meningkat.
Dia melaporkan situasi di negara bagian Rakhine, wilayah termiskin di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha dan rumah bagi etnis Rohingya, komunitas etnis mayoritas Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih dari satu juta anggota telah melarikan diri ke Bangladesh setelah adanya gelombang penganiayaan.
Di Rakhine, pertempuran antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, sebuah kelompok separatis, telah mencapai tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menambah kerentanan yang sudah ada sebelumnya, katanya.
