Aulanews.id – Aplikasi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti e-procurement dan e-catalogue akan dievaluasi dan diubah, buntut masih maraknya kasus korupsi meski proses pengadaan sudah terdigitalisasi.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengatakan, proses evaluasi dan rencana pembentukan platform baru itu bentuk upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menutup celah korupsi saat ini.
“Prinsipnya kami concern betul menutupi celah-celah, ruang-ruang, di mana di situ ada kesempatan untuk tindak pidana korupsi,” kata Yulianto saat ditemui di kawasan Jiexpo, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Baca: Sri Mulyani Happy Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah ‘Bengkak’
Dalam proses penguatan platform baru ini, LKPP menggandeng GovTech Telkom Indonesia. Menurut Yulianto, penguatan ini diharapkan mampu semakin mendorong seluruh transaksi pemerintah tak lagi bisa diakali seperti di kasus Basarnas.
“Misalnya Basarnas kemarin prinsipnya kami menghormati proses hukum, sekarang lagi berlangsung kita tunggu saja, tapi kami juga tidak diam,” ujar Yulianto.
“Jadi kami dibantu teman-teman GovTech Telkom ini sedang bikin semacam new platform lah, sekaligus memastikan atau mengurangi ruang-ruang atau celah korupsi tadi,” ungkap Yulianto.
Di sisi lain, ia melanjutkan, proses penguatan pengawasan pengadaan melalui sistem elektronik itu juga dilakukan dengan membuka akses pengawasan sistem terhadap aparat penegak hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Inspektorat Jenderal kementerian atau lembaga.
“Kami juga kerja sama terus kok di balik ini. Kami sama teman-teman, APH, BPK, Inspektorat, auditor, kami sudah beri akses juga untuk masuk ke toko kita untuk bisa lihat-lihat dan seterusnya,” ucapnya.
