Di luar perbaikan internal, Yulianto mengingatkan, proses pengawasan pengadaan barang dan jasa juga harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Sebab, menurutnya, tanpa ada pengawasan dan laporan masyarakat, pengawasan belum tentu maksimal.
“Enggak mungkin kami sendirian, LKPP sendirian jadi kami butuh bapak ibu. Rajin-rajin melaporkan saja kalau ada menemukan hal-hal yang kira-kira itu jadi dugaan tadi. Jadi kita bareng-bareng,” tegasnya.
Ia memastikan, LKPP akan terus membangun transparansi proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Publik menurutnya akan bisa melihat sampai detail-detail transaksi ke depannya melalui platform baru yang akan dibuat.
“Ini anggaran negara ada berapa, kementerian ini berapa belanja, untuk apa saja, siapa penyedianya, dan seterusnya bapak ibu nanti bisa lihat di platform kami,” tutur Yulianto.
Penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) Hendri Alfiandi oleh KPK nyatanya mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan langsung Jokowi di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (27/7/2023).
Dalam keterangannya, Jokowi meminta adanya perbaikan besar setelah adanya kasus ini. Pasalnya, kasus yang menyeret Henri Alfiandi terjadi pada saat proses pengadaan alat deteksi korban reruntuhan.
“Perbaikan sistem (pengadaan barang dan jasa) di semua kementerian lembaga terus kita perbaiki terus,” pungkas Jokowi.
Jokowi kemudian mengusulkan perbaikan sistem bisa dilakukan pada program e-catalog yang saat ini sudah memajang 4 juta produk. Soal kasus yang terjadi pada Henri Alfiandi, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.
