Aulanews.id – Berikut adalah panduan singkat lima poin untuk acara penting PBB ini.
1. Mendorong tindakan selama delapan dekadePekerjaan Komisi ini dimulai pada tahun 1946, beberapa hari setelah pertemuan perdana Majelis Umum PBB mendengarkan mantan Ibu Negara AS Eleanor Roosevelt dan sebagian dari delegasi negara tersebut membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada “perempuan di dunia”.
Roosevelt telah menyerukan “pemerintahan di seluruh dunia untuk mendorong perempuan di mana pun untuk mengambil bagian lebih aktif dalam urusan nasional dan internasional, dan kepada perempuan yang sadar akan peluang mereka untuk maju dan berbagi dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi sebagai mereka melakukannya dalam perang dan perlawanan”.
Komisi Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) segera membentuk sub-komisi. Enam anggotanya – Tiongkok, Denmark, Republik Dominika, Perancis, India, Lebanon, dan Polandia – ditugaskan untuk menilai “masalah yang berkaitan dengan status perempuan” untuk memberi nasihat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB, pendahulu Dewan Hak Asasi Manusia PBB. .
Anggota Sub-komisi Status Perempuan, dari Lebanon, Polandia, Denmark, Republik Dominika dan India, mempersiapkan konferensi pers di Hunter College di New York pada 14 Mei 1946. (file)
Dalam laporan pertamanya, “para anggota menganggap bahwa pekerjaan sub-komisi harus berlangsung sampai perempuan mencapai titik di mana mereka sejajar dengan laki-laki di semua bidang usaha manusia”.
Sejak awal terdapat seruan untuk mengambil tindakan, termasuk memprioritaskan hak-hak politik, “karena hanya sedikit kemajuan yang bisa dicapai tanpa hak-hak tersebut”, serta rekomendasi untuk perbaikan di bidang pendidikan sipil, sosial, dan ekonomi, yang mana “permasalahan harus diselesaikan secara bersamaan”, kata laporan. Selain itu, laporan tersebut menyerukan diadakannya “Konferensi Perempuan PBB untuk memajukan program ini”.
