Aulanews.id – Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon Tahun 2050. Oleh karena itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mewujudkan pembiayaan hijau perumahan di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek dan industri hijau.
Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Melalui forum ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Sri MUlyani berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan hijau perumahan di Indonesia.
Dia juga meminta para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.
“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah,” ucap Sri Mulyani.
