Aulanews.id – Kepala Kepolisian RI ini meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisian tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, menurut dia, laporan tersebut harus disertai bukti yang cukup sehingga bukan sekadar isu.
“Kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen (netralitas) tersebut ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses,” ujar Sigit saat memberikan keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2023). “Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup,” kata dia.
Sigit menyampaikan, sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, Polri mendapat tugas pengamanan. Tugas tersebut berlangsung hingga kegiatan distribusi logistik pemilu, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS), dan pengamanan proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). “Dan yang lebih utama bahwa tugas Polri saya kira juga sama dengan TNI adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan, itu yang utama siapapun presidennya,” ujar Sigit. “Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapa pun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar aparat keamanan hingga penyelenggara dan pengawas pemilu menjaga netralitasnya dalam tahapan Pemilu 2024. Menurut Mahfud, netralitas dalam pemilu sudah diatur oleh undang-undang dan ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo. “Kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta ASN dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu agar sungguh-sungguh menjaga netralitas. Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai dan bermartabat,” ujar Mahfud dalam keterangan resminya pada Senin (13/11/2023).
