Untuk mewujudkan itu, ia melihat, seluruh penyelenggara pemilu sudah terlatih menggunakan sistem proporsional terbuka. Masyarakat sudah pula memahami karena pilkada atau pilkades sudah memakai pemilihan langsung.
“Jadi, proses kesadaran berdemokrasi di rakyat, mereka sudah terbiasa, kalau hanya persoalan substantif penerapan nilai demokrasi dikalahkan persoalan teknis administrasi, itu tidak apple to apple,” ujar Viva.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur (HNW) Wahid berharap, info kalau MK akan menyetujui sistem proporsional tertutup tidak benar. Sebab, MK bisa dinilai tidak konsisten dengan keputusannya sendiri pada 2008 lalu.
HNW turut mengingatkan bila MK tetap memutuskan mengubah sistem menjadi proporsional secara tertutup. Bertentangan keputusan bersama DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang proporsional terbuka untuk Pemilu 2024.
Maka, ia terdesak, penting bagi MK untuk mempertimbangkan sikap mayoritas partai politik mutlak di DPR RI. Pasalnya, ada delapan dari sembilan partai politik peserta pemilu di Senayan ingin proporsional terbuka.
“MK bertugas kawal konstitusi dan UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (2) justru mengatur pemilu untuk memilih anggota DPR DPRD, bukan untuk memilih partai sebagaimana dalam sistem tertutup,” kata HNW.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengaku heran putusan MK yang belum dibacakan di persidangan bisa bocor. Ini terlepas dari benar atau tidaknya informasi putusan tersebut.
Ia merasa, MK perlu menginvestigasi ini, integritas harus dijaga karena posisinya krusial dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Jangan ada kesan bisa diintervensi dan putusan bocor karena terkait kepercayaan rakyat.
