Search

Benny Rhamdani Tagih Keseriusan Kapolri

Aulanews.id – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI ini meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap bandar besar di balik kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Benny mengaku sudah menyetor lima nama bandar besar kepada Polri untuk ditangkap sejak Mei 2023 lalu, tetapi sejauh ini hanya bandar kelas kecil yang dapat dibongkar dan dibekuk. “Sayangnya bandar-bandar besarnya belum tersentuh. Saya sudah menyerahkan lima nama lho ke Pak Kapolri, di Batam misalnya, ini satupun belum tersentuh,” kata Benny seusai peringatan Hari Pekerja Migran Internasional di Tennis Indoor, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini sudah ada sejumlah nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, sosok bandar besar atau yang diistilahkannya sebagai ikap kakap ternyata belum mendapat perhatian. “Kita bangga dengan 900 yang sudah ditangkap tersangka, tapi itu baru ikan teri, ikan kakapnya belum,” ujar dia.

Baca Juga:  Kenangan Manis Alan Cumming Tentang Perannya di 'Spice World'

Menurut Benny, mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal maupun menangkap pelakunya bukanlah hal berat asalkan pemerintah punya komitmen yang serius. Sebab, BP2MI sudah memetakan daerah-daerah yang menjadi kantong rekrutmen pekerja migran ilegal.

Hanya saja, Benny menyebut bahwa sindikat tersebut dibekingi oleh orang-orang yang punya kekuatan, antara lain oknum TNI, Polri, maupun BP2MI. Dengan kondisi tersebut, upaya memberantas perdagangan orang menjadi stagnan kalau tidak dikata mengalami kemunduran. Padahal yang sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pihak kepolisian serius bergerak. “Yang paling penting adalah komitmen negara untuk benar-benar mau atau tidak memerangi sindikat penempatan ilegal. Ini bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar,” kata Benny.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Aulanews.id – Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menyerahkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2023. Penyerahan LHP BPK ini dilaksanakan dalam rapat...

Kiai Bertutur

Sosial

Add New Playlist