Aulanews.id. JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat industri halal pada 2024. Salah satu aspek yang perlu didorong untuk mewujudkan ekosistem halal ialah percepatan proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil.
Karena itu pemerintah menargetkan 10 juta sertifikasi halal dibagikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Percepatan proses sertifikasi halal pun terus didorong pemerintah. “Target sertifikasi halal, merupakan target yang cukup menantang dan bisa jadi tidak tercapai jika tidak disiapkan dari sekarang,” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma melalui siaran pers, Jumat, 26 Agustus 2022.
Panutan mengatakan kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Ia menjelaskan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil dilakukan dengan sistem self declare (pernyataan halal), dan menggulirkan program Sertifikat Halal Gratis (Sehati). Penanggung Jawab Tim Monitoring dan Evaluasi UU Cipta Kerja di KSP itu menjelaskan pemerintah menargetkan 25 ribu usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat halal.
“Target tersebut merupakan langkah awal untuk memenuhi target besar yaitu sertifikasi halal bagi 10 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” terangnya.
Ia menyampaikan untuk memenuhi target 10 juta sertifikat halal bagi pelaku UMKM pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Antara lain, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping serta penyelia halal.
