Hal ini tidak hanya penting secara simbolis namun juga menandakan adanya pergeseran kekuatan diplomasi Palestina dalam keseluruhan sistem PBB. Meski begitu, Majelis Umum tidak akan memberikan keanggotaan Palestina di PBB, karena hal ini memerlukan rekomendasi dari Dewan Keamanan.
Tidak ada hak suaraDokumen tersebut juga mencatat bahwa sebagai Negara Pengamat, Palestina tidak mempunyai hak untuk memberikan suara di Majelis Umum atau mengajukan pencalonannya ke badan-badan PBB seperti Dewan Keamanan atau Dewan Ekonomi dan Sosial.
Jika diadopsi, modalitas tersebut hanya akan berlaku sejak dimulainya sesi ke-79 Majelis Umum, yang akan berlangsung pada pertengahan September 2024.
Rancangan resolusi tidak mewakili posisi resmi Majelis Umum sampai diadopsi secara resmi.
Setelah resolusi tersebut diputuskan, seluruh masalah status Palestina akan dikembalikan ke Dewan Keamanan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana segala upaya untuk mencapai keanggotaan penuh kemungkinan besar akan diblokir lagi oleh anggota tetap, Amerika Serikat.
Namun mayoritas anggota Majelis Umum akan memberikan pendapatnya, di tengah krisis yang terus berlanjut.
Sesi Khusus Darurat KesepuluhPertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari Sidang Khusus Darurat yang kesepuluh (ESS kesepuluh), yang terakhir diselenggarakan pada 12 Desember 2023, di tengah memburuknya krisis di Gaza.
Pada pertemuan tersebut, resolusi yang disetujui secara mayoritas, Majelis menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera, serta pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.
Majelis juga memutuskan untuk menunda sidang untuk sementara dan memberi wewenang kepada Presiden Majelis Umum untuk melanjutkan pertemuannya atas permintaan Negara-negara Anggota.
