Di ruang sidang, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa resolusi tersebut hanyalah sebuah “tontonan munafik” yang tidak memberikan tekanan nyata pada Israel atas kejahatan perangnya. Moskow juga mengatakan bahwa episode tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS lebih tertarik untuk memberikan dukungan kepada pemilih Amerika dan meyakinkan masyarakat domestik bahwa mereka bersikap adil dalam krisis ini.
Menjelaskan sikap abstain Guyana, perwakilan negara Amerika Selatan Carolyn Rodrigues-Birkett mengatakan: “Bertentangan dengan laporan media, resolusi ini tidak menyerukan gencatan senjata segera.”
Dia juga menambahkan tuntutan bahwa gencatan senjata tidak boleh dikaitkan atau dikondisikan dengan pembebasan sandera. “Dua kesalahan tidak bisa menjadi benar dan rakyat Palestina tidak boleh dihukum secara kolektif dan mereka sendiri menjadi sandera atas kejahatan orang lain.
“Jika seseorang membaca resolusi ini tanpa mengetahui latar belakangnya, akan sulit untuk memastikan pihak mana dalam konflik ini yang melakukan kekejaman di Gaza – kekejaman yang mengharuskan rancangan resolusi ini diajukan. Dalam resolusi yang terdiri dari 41 paragraf, 2.036 kata, kekuasaan pendudukan disebutkan satu kali di paragraf kedua dari belakang.”
Apakah itu penting?
Ya. Secara diplomatis, Amerika akan mendapat manfaat jika menunjukkan kepemimpinan yang positif di PBB dan menunjukkan bahwa Amerika tidak terisolasi seperti yang terlihat dalam dukungannya terhadap Israel. Sebagian besar bagian operasional dari teks tersebut ditujukan kepada Israel tanpa secara eksplisit menyampaikan kritiknya. Mereka menegaskan kembali seruan agar bantuan mengalir lebih cepat, termasuk dengan membuka lebih banyak penyeberangan darat dan mengurangi pembatasan barang yang diizinkan masuk ke Gaza. Mereka menentang pemindahan paksa warga Palestina dan pembentukan zona penyangga. Ini juga merupakan pertama kalinya PBB secara kolektif mengutuk Hamas dengan menyerukan pembatasan keuangannya.
Namun resolusi tersebut tidak membahas tiga isu kontroversial. Dalam klausul yang ditujukan kepada Israel, perjanjian tersebut mendesak semua pihak untuk bekerja sama dalam penyelidikan netralitas badan bantuan kemanusiaan PBB, Unrwa, namun tidak menyerukan pengembalian dana untuk badan tersebut pada tahap ini. Tata kelola Gaza di masa depan sebagian besar tidak tersentuh kecuali memberikan peran yang jelas kepada koordinator khusus PBB. Namun tidak disebutkan apakah hukum humaniter internasional dilanggar.
