Aulanews.id – Peraturan baru UE yang memperkenalkan prinsip “pencemar membayar” agar perusahaan farmasi dan kosmetik membayar polusi yang mereka timbulkan di sungai tidak akan diadopsi oleh pemerintah di Inggris, karena para aktivis mengatakan negara tersebut tertinggal.
Dilansir dari The Guardian News pada tanggal 22 Februari 2024, anggota parlemen di Eropa telah menandatangani pembaruan arahan pengolahan air limbah perkotaan (UWWT), yang bertujuan untuk lebih memperketat pembatasan polusi. Lebih banyak nutrisi dari limbah pertanian dan limbah harus dibuang dari saluran air berdasarkan aturan baru. Ini juga untuk pertama kalinya menerapkan standar terhadap mikropolutan seperti bahan kimia dari limbah farmasi.
Pembaruan ini juga memperkenalkan langkah penting yang disebut “tanggung jawab produsen yang diperluas”, yang berarti perusahaan kosmetik dan farmasi akan diminta untuk berkontribusi pada biaya pengolahan air limbah jika hal tersebut menyebabkan polusi kimia. UE secara khusus menyatakan keinginannya untuk menerapkan prinsip “pencemar harus membayar”. Ini berarti biaya pembersihan bahan kimia dari saluran air sebagian akan ditanggung oleh industri yang bertanggung jawab, bukan oleh tagihan air atau anggaran publik. Aturan baru ini akan mewajibkan industri yang paling berpolusi untuk membayar setidaknya 80% biaya untuk menghilangkan mikropolutan.
Uni Eropa mengatakan hal ini akan “menghasilkan sungai, danau, air tanah dan laut yang lebih bersih di seluruh Eropa”.
Chloe Alexander, juru kampanye senior di CHEM Trust, mengatakan: “Inggris harus segera meniru langkah-langkah UE untuk membuat para pencemar membayar untuk mengatasi masalah yang mereka timbulkan, serta melarang penggunaan bahan kimia berbahaya pada sumbernya, sebelum membahayakan kesehatan kita. Dan mencemari lingkungan kita. Saat ini, masyarakat dan lingkungan di Inggris terus terpapar oleh semakin banyak bahan kimia berbahaya yang dilarang di negara-negara UE.
