Daftar tersebut mencakup sembilan perusahaan AS dan masing-masing empat dari Perancis dan Jerman.
Dua sumber mengatakan ada kemungkinan bahwa daftar tersebut, yang disusun oleh Badan Nasional Pencegahan Korupsi (NACP), akan dialihkan ke badan intelijen militer Ukraina dan dipertahankan.
Dalam skenario tersebut, tidak jelas apakah daftar tersebut akan tetap dipublikasikan.
Indikasi pertama meningkatnya tekanan terhadap daftar tersebut, Kabinet Menteri pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa pertemuan pejabat senior pemerintah dan diplomat asing telah diadakan pada hari itu.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa daftar tersebut memiliki “dampak negatif” pada pengambilan “keputusan penting untuk melawan agresi Rusia” dan bahwa perwakilan diplomatik mengeluhkan “kurangnya kerangka peraturan” dalam daftar tersebut.
“NACP sepakat bahwa memang ada pertanyaan mengenai fungsi lebih lanjut dari daftar tersebut,” katanya.
