Pada Desember 2022, citra satelit Amerika Serikat menyoroti beberapa tahun reklamasi tanah dan konstruksi China di sekelompok terumbu karang dan pulau kecil yang dekat dengan Pulau Pagasa (atau Thitu). Pulau ini, yang dikuasai oleh Filipina, adalah tempat di mana pasukan militer dan penjaga pantai berbasis. Dengan langkah-langkah ini, Beijing telah memperkuat posisi negosiasinya untuk klaim terhadap pihak lain dalam sengketa tersebut.
Ada juga pesan politik bersamaan yang disinyalir dari Kongres ke-20 Partai Komunis China (PKC) yang terbaru. Xi Jinping ingin mengokohkan kedudukannya sebagai sekretaris jenderal Partai yang paling kuat dan berkuasa sejak 1949 di luar batas China. Agenda kebijakan luar negerinya yang ekspansionis telah ditemukan dalam bentuk militerisasi Laut China Selatan, yang ditandai dengan pembangunan pulau-pulau buatan.
Semua ini telah dilakukan di bawah pemerintahan dan pengawasan Xi. Sebagai konsekuensinya, harapan ASEAN untuk mencapai kesepakatan kode perilaku untuk mengatur Laut China Selatan kemungkinan besar sudah mati sebelum dilaksanakan.
Konsolidasi kekuasaan dan kendali Xi juga telah mencapai tahap di mana Filipina tidak dapat mengklaim haknya atas Laut Filipina Barat hanya melalui negosiasi. Ini merupakan kesimpulan yang sudah jelas. Ini juga menegaskan bahwa prospek penyelesaian damai sengketa di Laut China Selatan sedang menghadapi fase tergelapnya.
Keseimbangan Kekuasaan Melalui Aliansi ASEAN
Dalam sengketa Laut Filipina Barat itu sendiri, Departemen Luar Negeri Filipina telah mengajukan 500 protes kepada Beijing. Blokade China terhadap Shoal Ayungin adalah ‘ancaman terhadap perdamaian’ dan dapat dianggap sebagai ‘tindakan perang’ dalam hukum internasional. Meskipun negara yang diblokade dapat menggunakan kekuatan untuk mengangkat blokade, Manila jelas kekurangan sarana untuk melakukannya.
