Pada bulan Februari, patroli ini ditingkatkan setelah kapal three-noes terbalik di perairan Kinmen. Kapal tersebut melarikan diri dari kapal penjaga pantai Taiwan yang memerintahkannya berhenti untuk diperiksa. Dua dari empat penumpang Tiongkok meninggal, dan Tiongkok menyalahkan Taiwan. Kemarahan bertambah ketika menjadi jelas bahwa kedua kapal itu bertabrakan – sebuah fakta yang awalnya diabaikan oleh pihak berwenang Taiwan. Lima belas putaran perundingan tertutup mengenai tanggung jawab dan kompensasi sejauh ini tidak membuahkan hasil. Tiongkok menuduh Taiwan melakukan penghindaran dan Taiwan menuduh Tiongkok mengajukan tuntutan yang “tidak masuk akal” seperti menginginkan petugas Taiwan pergi ke daratan untuk diinterogasi.
Para pejabat Tiongkok secara terbuka menolak keberadaan garis perairan terlarang tersebut. Pernyataan seperti itu konsisten dengan klaim Beijing atas Taiwan, namun garis tersebut diam-diam dihormati sejak demarkasi wilayah tersebut pada tahun 1990an. Beberapa hari setelah tabrakan, penjaga pantai Tiongkok melancarkan patroli tambahan, salah satunya berhenti dan menaiki kapal wisata Taiwan untuk diperiksa dan menakut-nakuti penumpang, dan beberapa lainnya menyeberang ke perairan Kinmen.
Para ahli mengatakan kedua belah pihak jelas-jelas berusaha menghindari eskalasi insiden tersebut, namun reaksi Tiongkok juga cocok dengan pola penggunaan insiden tersebut untuk menetapkan norma-norma baru dan melanggar perbatasan Taiwan.
Contoh paling nyata dari taktik ini terjadi pada Agustus 2022, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan . Sebagai tanggapan, serangan militer Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan meningkat dan penyeberangan garis tengah – perbatasan de facto Selat Taiwan – telah menjadi kejadian biasa.
Di sekitar Kinmen, “Beijing sangat berhati-hati untuk tidak terlihat terlalu provokatif meskipun menggunakan insiden tersebut untuk mencoba melemahkan otoritas Taiwan,” kata Amanda Hsiao, analis senior Tiongkok di International Crisis Group yang berbasis di Taiwan.
“Penggunaan patroli penegakan hukum sebagai sarana untuk menandakan ketidaksenangan kemungkinan akan terus berlanjut, namun Beijing juga dapat memilih untuk meningkatkan atau menurunkan frekuensi dan intensitas patroli tersebut sebagai respons terhadap peristiwa tersebut”.
Pekan lalu direktur jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-yen, mengatakan kepada parlemen bahwa Tiongkok menjalankan “patroli kesiapan tempur bersama” rata-rata setiap tujuh hingga 10 hari dalam upaya untuk menormalisasi aktivitas tersebut.
