Aulanews.id – Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Pemerintah Inggris sebesar Rp514 miliar atau 27,2 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk tahap kedua Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Hibah tersebut diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bekerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
“Krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih, krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis.
Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui PRK dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045. Selain itu, kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
“Untuk itu, transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita,” ungkap Suharso.
