Dari advokasi Nurhadi inilah, tim pendamping hukum menilai, semangat advokasi harus dijaga dan dipelihara karena kasus serupa bukan mustahil kembali terjadi di Jawa Timur. Belajar dari advokasi yang ditangani selama ini, dibutuhkan satu prespektif yang sama dalam merespon kekerasan terhadap jurnalis.
- Pertama, bahwa kekerasan apapun bentuknya, termasuk kriminalisasi dan sensor, mengancam hak publik untuk tahu atas informasi.
- Kedua, advokasi harus melibatkan semua unsur termasuk masyarakat, organisasi profesi dan perusahaan pers.
- Ketiga, advokasi harus dilakukan sampai tuntas demi pemenuhan hak-hak korban.
- Keempat, akses pendampingan terhadap jurnalis harus diperluas jangkauannya.
Ketua AJI Surabaya Eben Haezer Panca mengatakan, keberadaan KAJ menjadi sangat vital karena jurnalis korban kekerasan mendapatkan naungan perlindungan yang terstruktur. “Keberadaan KAJ penting untuk memastikan kerja-kerja advokasi terhadap pelaku pers yang mengalami kekerasan, menjadi semakin rapi dan terorganisir. Sebab salah satu kunci keberhasilan kerja-kerja jurnalis adalah kolaborasi. Dengan KAJ, jurnalis korban kekerasan bisa mendapatkan penanganan dan perlindungan yang cepat dan terencana,” jelas Eben.
Sementara itu, Koordinator Federasi KontraS Surabaya Fatkul Khoir, menyatakan dengan penandatanganan MoU hari ini, kapasitas perlindungan hukum terhadap para jurnalis dapat semakin ditingkatkan. “Saya berharap kesepahaman (MoU) KAJ ini bisa menjadi awal yang baik memperkuat kapasitas dan pendampingan hukum bagi para pekerja jurnalis. Saya pun berharap di masa pilpres ini tidak ada peristiwa kekerasan yang dialami para pekerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tegas Fatkhul.
