Polri membentuk departemen perlindungan anak di bawah umur 20 tahun yang lalu dan pada tahun 2017 menetapkan protokol untuk menangani kekerasan berbasis gender. Protokol ini mencakup akses terhadap perawatan medis.
Kami juga telah membentuk sembilan brigade polisi khusus perempuan untuk mendukung korban pelecehan. Selain itu, ada undang-undang baru dalam hukum pidana kita yang memungkinkan penuntutan cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelecehan.
Sebagai masyarakat, kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan masyarakat mengakui hak-hak individu, terutama dalam situasi rumah tangga. Beberapa perempuan bahkan tidak memahami konsep persetujuan. Laki-laki sering kali tidak memahami perbedaan antara menunjukkan otoritas sebagai orang tua dalam keluarga dan melakukan kekerasan, dan ada perasaan bahwa apa yang terjadi di rumah adalah urusan pribadi. Oleh karena itu, kekerasan sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan berkeluarga. Seringkali masyarakat tidak mau mencela, sehingga perlu waktu untuk mengubah mentalitas masyarakat.
Polisi di Madagaskar telah mempublikasikan penangkapan tersangka pelaku kekerasan.
Sesi pelatihan hak asasi manusiaDana Kependudukan PBB (UNFPA) telah mendukung sesi pelatihan mengenai isu-isu hak asasi manusia. Hal ini penting karena hanya ketika masyarakat memahami hak-haknya barulah mereka menyadari bahwa hak-hak mereka telah disalahgunakan. Jadi, korban mungkin tidak mengetahui bahwa dirinya adalah korban sehingga tidak mau melaporkan kemungkinan penganiayaan.
Dari sudut pandang polisi, saya menantikan keadilan ditegakkan
