Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa rumusan pasal-pasal KUHP yang digunakan kepolisian memang relatif sederhana. Kelalaian dan kesalahan atau kealpaan (Pasal 188 dan 359) serta kesengajaan (Pasal 187), itu saja. Hitam putih. Sementara itu, dalam perspektif psikologi forensik, kelalaian dilihat sebagai sesuatu yang berjenjang, mulai yang ‘ringan’ hingga yang berat. Selain itu, ada kemungkinan lebih dari satu pihak yang sama-sama melakukan kelalaian (dengan perilaku lalai yang bervariasi) yang mengakibatkan kebahayaan maupun kerusakan.
Dua Isu Mikro
Diskursus publik terkait dengan kejadian di LP Kelas 1 Tangerang kini merambah ke masalah anggaran. Pada aspek ini, pernyataan Menkum dan HAM tentang tidak dilakukannya perbaikan instalasi listrik, yang mungkin juga dialami banyak LP lainnya, membuka ruang tafsiran bahwa negara tetap belum sungguh-sungguh memandang narapidana sebaga warga binaan.
Mereka seolah masih saja disikapi sebagai– maaf– orang buangan. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana LP belum menjadi sesuatu yang diprioritaskan mengingat ‘berinvestasi’ pada area tersebut dilihat tidak mendatangkan keuntungan apa pun. Semakin kontras jika dibandingkan dengan proyek-proyek mercusuar semisal pembangunan infrastruktur dan pemindahan ibu kota negara yang, betapa pun membutuhkan anggaran superfantastis, memiliki prospek keuntungan finansial berlipat-lipat ganda.
Tak pelak, kejadian memilukan di LP Kelas 1 Tangerang menjadi tagihan bagi negara– tamanya pemerintah– untuk membuktikan kesungguhan mereka, terutama dari segi anggaran, lebih memanusiakan lagi para warga binaan. Sorotan masyarakat juga mengena ke problem tipikal penjara-penjara di Indonesia; LP yang penuh sesak oleh narapidana (kelebihan beban).
