“Kami terkejut bahwa meskipun terdapat penolakan yang jelas dari sebagian besar masyarakat Georgia, undang-undang tersebut dipercepat melalui Parlemen karena media dan perwakilan masyarakat sipil tidak diberi akses terhadap proses tersebut,” kata para ahli yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Mereka juga menyuarakan keprihatinan yang serius atas kecepatan pembahasan di Parlemen, “yang tampaknya telah terjadi tanpa konsultasi yang inklusif, transparan dan tulus dengan masyarakat sipil, masyarakat luas dan partai-partai oposisi.”
Aktivis HAM bukan musuh negaraTürk menyerukan agar undang-undang tersebut dibatalkan, dan agar pihak berwenang terlibat dalam dialog dengan media, organisasi masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia.
Para ahli independen lebih lanjut memperingatkan bahwa jika undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden, maka hal ini akan membuat Georgia melanggar kewajiban hak asasi manusianya, khususnya kebebasan berserikat.
“Untuk Georgia, ini adalah langkah ke arah yang salah”kata para ahli.
“Pembela hak asasi manusia, generasi muda dan pengunjuk rasa damai bukanlah musuh negara”mereka menekankan.
Pakar hak-hak independenPara ahli yang menyampaikan seruan tersebut termasuk Pelapor Khusus bidang pembela hak asasi manusia, kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berpendapat dan berekspresi; serta Pakar Independen Hak Asasi Manusia dan Solidaritas Internasional.
Ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia – forum antar pemerintah tertinggi di PBB mengenai hak asasi manusia – dan merupakan bagian dari Prosedur Khususnya, pelapor khusus dan pakar independen diberi mandat untuk memantau dan menilai situasi hak asasi manusia dalam situasi tematik atau negara tertentu.
