Aulanews Internasional Kemenag Siapkan Desain Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Kemenag Siapkan Desain Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Aulanews.id – Tahap pemulangan jemaah haji gelombang pertama ke Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah berakhir pada 19 Juli 2023. Bersamaan itu, fase pemulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pun dimulai.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengaku telah mempelajari banyak hal teknis untuk mendesain ulang skenario penyelenggaraan haji di tahun mendatang agar menjadi lebih baik.

“Alhamdulillah, saat ini kita sudah di tahap akhir untuk pengiriman jemaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya,” terangnya saat meninjau proses pemulangan jemaah di Bandara Jeddah, Selasa (28/7/2023).

Baca Juga:  Jaksa ICC mengajukan banding atas bukti kekejaman di Darfur

Hilman mengatakan, ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan didesain ulang. Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jemaah. Menurutnya, hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.

“Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? sedang kita pelajari,” terangnya.

Kedua, soal durasi waktu jemaah tinggal di Makkah dan Madinah. Terkait hal ini, pihaknya mengaku mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag), Yaqut Chalil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang. Menurut Hilman, Menag berharap lama tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.

Baca Juga:  Climeworks Membuka Pabrik Terbesar Di Dunia Untuk Mengekstraksi CO2 Dari Udara Di Islandia

“Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU, diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia,” kata Hilman menjelaskan.

Ketiga, soal pelayanan jemaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang menurutnya menjadi layanan pokok yang harus didesain ulang agar menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.

“Ketiga, yang paling penting, yaitu menangani selama prosesi Armina atau Masyair. Itu juga sedang kita desian. Dan ini adalah special force yang akan ditangani tim khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Afrika Timur: Dukungan PBB terus berlanjut di tengah hujan lebat, banjir besar, dan ancaman topan

Berita Terkait

Menghentikan konten online yang penuh kebencian bukanlah penyensoran, tegas kepala hak asasi manusia PBB

AS: Pakar hak asasi manusia mendesak Senat untuk menolak rancangan undang-undang yang menyetujui Pengadilan Kriminal Internasional

Terkini

Siaran Langsung

Sosial

Scroll to Top