Aulanews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal kritikan Partai Buruh ihwal sekitar 2,8 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. KPU menegaskan, pemutakhiran data pemilih di mancanegara dilakukan dengan mengacu pada data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Data resmi (calon pemilih di luar negeri) kami dapatkan dari Kemenlu,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
Kemenlu diketahui menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) luar negeri sebanyak 1,8 juta orang. Setelah dilakukan pemutakhiran data, KPU menetapkan 1,7 juta warga Indonesia di luar negeri masuk DPT.
Padahal, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada 4,6 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang berangkat secara legal. Artinya, ada sekitar 2,8 juta buruh migran Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih.
Dari data tersebut, tampak persoalannya adalah perbedaan data DP4 Kemenlu yang jauh lebih sedikit dibandingkan data buruh migran BP2MI. Menurut Betty, pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan BP2MI ketika memutakhirkan data pemilih luar negeri.
Selain itu, lanjut Betty, pihaknya juga banyak mendapatkan masukan data calon pemilih dari atase tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia di berbagai negara. KPU memasukkan calon pemilih yang disampaikan tersebut asalkan datanya lengkap seperti KTP elektronik. “Sepanjang dia bisa membuktikan dia WNI, kami masukan sebagai pemilih. Lalu nama mereka kami hapus dari daftar pemilih di alamat asalnya,” kata Betty.
Sebelumnya, Senin (3/7/2023), Partai Buruh mempertanyakan akurasi data pemilih di luar negeri yang telah ditetapkan KPU dalam DPT Pemilu 2024. Menurut partai kaum pekerja itu, terdapat jutaan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
