Aulanews.id – Indonesia berhasil meraih suara tertinggi dalam pemungutan suara Dewan HAM PBB di markas besar PBB di New York, Selasa (10/10/2023). Dengan demikian, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB setelah meraih 186 suara dan keseluruhan 192 suara.
Keberhasilan Indonesia ini, antara lain dengan menyisihkan Rusia yang gagal dalam upayanya meraih kembali kursinya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam pemungutan suara di Jenewa, Swiss, Selasa (10/10/2023)
Dari wilayah Pasifik, Indonesia berada di urutan teratas dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB, disusul Kuwait dengan 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.
Ini merupakan perolehan suara tertinggi yang pernah diraih Indonesia sepanjang sejarah pencalonan di Dewan HAM PBB.
Keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia menjadi bagian dari Dewan HAM PBB pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.
Berbicara melalui pesan video, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan rasa syukurnya atas terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Ia menyebut keberhasilan Indonesia ini sebagai “wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM.”
Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB kali ini adalah “inclusive partnership for humanity” atau “kemitraan yang inklusif bagi kemanusiaan.”
Retno menegaskan “Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi.” Ia tidak merinci apa yang dimaksudnya, tetapi menyampaikan tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.
Pertama, yakni meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, mendorong dialog intensif antar-negara dengan kelompok-kelompok kawasan,
Dan terakhir adalah dengan mendorong implementasi nilai-nilai Deklarasi Universal HAM.
“Indonesia akan terus konsisten memastikan no one left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang,” ujar Retno.
Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan tekadnya untuk mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di dalam negeri.
“Ini mencakup kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan,” tambahnya.
(Mg06)
