Aulanews.id – Banyak yang terjadi seiring dengan musim Pemilihan Presiden (Pilpres). Aspirasi masyarakat yang mengharapkan adanya netralitas ditujukan pada para pemegang kekuasaan, tidak terkecuali para aparat negara. Terkait dengan hal tersebut, Founder Cyrus Network sekaligus konsultan politik Hasan Nasbi mengingatkan bahwa seluruh aparat negara harus berhati – hati jika ingin melakukan kampanye. Merujuk pada kasus Wakil Menteri Desa (Wamendes) beberapa saat lalu, Hasan Nasbi mengatakan berkampanye tetap harus menaati aturan yang sudah ditetapkan dan jangan menyalahgunakan kewenangan yang ada. Baginya hal tersebut memiliki risiko yang tinggi apabila tidak diterapkan dengan benar dan sesuai aturan, mengingat begitu banyak orang yang akan mengawasi segala tindakan yang terjadi terlebih jika tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. “Memang harus hati – hati, seluruh aparat negara hari ini harus hati – hati. Jika ingin berkampanye, misalnya itu menteri yang harus berkampanye, itu harus cuti, dia harus di luar jam kerja karena kalau tidak kamera ada di mana – mana apalagi kalau menyalahgunakan kewenangan. Kamera ada di mana – mana. ada ratusan kamera yang ada di Republik ini, dengan zaman yang sekarang ini. tidak bisa ditutup – tutupi dan tidak bisa disembunyikan. Mau umpet – umpetan saja, kamera juga ada. Tidak mungkin serapi – rapinya kita bikin, akan ada saja kamera yang menangkap sebuah tindakan – tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.” Ucap Hasan Nasbi dalam Youtube channel miliknya pada hari Selasa (31/10/2023).<!--nextpage--> Hasan Nasbi berkata hal tersebut harus tetap diwaspadai, mengingat aparat negara yang harusnya berikap netral bisa saja digunakan sebagai alat dalam kontra operasi yang dilakukan oleh lawan dengan skenario aparat negara berkampanye secara terang – terangan guna mendukung salah satu Capres tertentu dan berakhir menjadi masalah hingga memberi efek negatif untuk Capres yang didukungnya. “Justru ini bisa blunder, kalau tiba – tiba ada aparatur negara yang terlalu bersemangat pingin menunjukkan baktinya, ingin menunjukkan jasanya untuk calon presiden terpilih. Kemudian ada aparat negara yang harusnya netral tapi kemudian <em>over acting</em> melakukan sesuatu di masyarakat pasti akan terbongkar dan itu pasti akan menjadi blunder besar buat Capres itu.” ucapnya. “Hati – hati juga nih, akan ada kontra operasi. Ada kepala desa yang disuruh terang – terangan untuk dukung Capres tertentu ternyata operasi dari lawan. Hati – hati juga, karena jika ini terbuka yang merasakan blundernya, yang akan merasakan akibat negatifnya adalah Capres yang didukung oleh orang – orang yang blunder ini.” Tambahnya. Meski demikian skenario tersebut tidak selalu membuahkan keberhasilan karena semua akan kembali pada pilihan masyarakat Indonesia. Tidak perlu khawatir mengenai netralitas, masyarakat Indonesia tidak selalu bisa ditaklukkan dengan menggerakkan birokrasi, menurut Hasan Bangsa Indonesia terlalu besar untuk bisa dikontrol dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu. “Tidak selalu masyarakat Indonesia bisa ditaklukkan dengan menggerakkan birokrasi. Ini bangsa yang terlalu besar, ini bukan level Pilkades atau Pilkada kabupaten kota yang bisa dikontrol dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Ini masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ini sudah melebihi <em>big data</em> ini. <em>Big data</em> yang sangat objektif ini. Jadi apa yang akan dipilih oleh masyarakat sudah pasti itu pilihan yang benar.” Ucapnya.<!--nextpage--> Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat <a href="https://youtu.be/Xx4xY58xFBE?si=xwD-Dei0hDYBYon1">di sini</a>. Penulis: Cindy Editor : Hendro
