Warga setempat atau pekerja yang memprotes dampak lingkungan atau kondisi kerja mengaku telah menghadapi penyelidikan dan pelecehan oleh pihak berwenang. Bagi sebagian orang, laporan Departemen Tenaga Kerja AS merupakan bukti lebih lanjut bahwa Indonesia perlu mengambil tindakan untuk membersihkan industri nikelnya.
“Kami selalu menuntut diakhirinya proyek nikel gila ini dan evaluasi menyeluruh terhadap operasi hilir nikel,” kata kepala penelitian di Jatam, sebuah LSM berbasis di Jakarta yang memantau pelanggaran dalam industri pertambangan. “Karena biaya lingkungan dan sosialnya terlalu mahal.”
Namun, hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi tanpa adanya dorongan eksternal. Pemerintah Indonesia sangat mengandalkan strategi “menghilirkan” pasokan bijih nikel yang melimpah sebagai jalan menuju pembangunan. Pada tahun 2023, Indonesia menyumbang 40,2% dari produksi nikel global, menurut penelitian S&P Global.
Pangsa Indonesia dapat meningkat hingga 75% dalam 4-5 tahun ke depan karena terus berkembangnya negara ini dan produsen global lainnya tidak mampu bersaing dengan harganya yang sangat rendah, menurut penelitian Macquarie.
Indonesia sudah hampir sepenuhnya mendominasi produksi MHP global, campuran nikel dan kobalt hijau yang telah menjadi bahan baku pilihan banyak produsen baterai.
Industri Indonesia kini terjebak dalam sorotan isu ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) dan ketegangan geopolitik.
Sejauh ini, industri ini dibangun sebagai kemitraan Tiongkok-Indonesia. Tiongkok telah menyediakan modal, pengetahuan teknis, dan pasar dalam bentuk industri kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat. Indonesia telah menyediakan tambang dan menggunakan larangan ekspor serta insentif pajak untuk menarik perusahaan Tiongkok agar membangun kilang di Indonesia.
Pemerintah Indonesia kini tengah berupaya melakukan diversifikasi dan meningkatkan rantai nilai untuk memproduksi baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Bersama produsen baterai dan kendaraan listrik asal Tiongkok seperti CATL, Wuling, dan BYD, LG dan Hyundai dari Korea Selatan juga telah memulai produksi di Indonesia.
Kecuali Ford dari Amerika, perusahaan penyulingan minyak dan pembuat mobil Barat menunda investasi mereka di Indonesia. Proyek-proyek yang digagas atau diisukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Volkswagen, dan BASF gagal terwujud atau gagal total.
Serangkaian berita utama negatif tentang dampak lingkungan dan kondisi ketenagakerjaan industri ini tidak membantu keadaan. Yang sama pentingnya adalah keengganan untuk bekerja terlalu erat dengan perusahaan-perusahaan China karena “pengurangan risiko” rantai pasokan mereka dari China yang dipimpin AS.
