Aulanews.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah pernyataan Jusuf Kalla bahwa Indonesia hanya fokus pada investasi dari China. Sebab menurutnya, pemerintah tidak hanya menjalin kerja sama dan menerima investasi dari China saja tetapi juga negara lain.
“Kalau Pak JK (Jusuf Kalla) bicara mengenai Indonesia fokus kepada investasi China, saya rasa tidak,” katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).
Erick pun membeberkan beberapa kerja sama dan investasi yang telah dilakukan pemerintah dengan negara selain China. Misalnya kerja sama yang baru saja terjalin antara PT Sarinah (Persero) dengan perusahaan Swiss, Dufry International AG, untuk memasarkan produk-produk UMKM di luar negeri. Kemudian, PT Pelindo (Persero) bekerja sama dengan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA), Dubai Ports (DP World), untuk pengembangan Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara.
Dalam kerja sama itu, DP World mengucurkan investasi sebesar 400 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,96 triliun untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Belawan menjadi sebesar 1,4 juta TEUS. “Kalau pelabuhan sama UAE di Belawan, airport ada sama India, lalu mobil listrik itu ada Ioniq dari Hyundai, ada dari Amerika sekarang lagi cek Ford mau masuk, ada Volkswagen,” terang dia.
Dia menegaskan, Indonesia sebagai negara merdeka akan menjunjung tinggi investasi yang seimbang dari negara manapun. “Yang pasti, saya secara pribadi sebagai Menteri BUMN ataupun sebagai Erick Thohir memastikan bahwa kami tidak mendukung kesenjangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tetapi kita intervensi dengan kebijakan pemerintah maupun BUMN yang bisa mengintervensi. Jadi kita ingin supaya ini semua baik,” tegasnya.
Kendati demikian, dia menerima pernyataan Jusuf Kalla itu sebagai masukan kepada pemerintahan untuk diperhatikan. “Saya tentu berterima kasih dari masukan Pak JK, saya akan perhatikan karena beliau sangat saya hormati. Jadi terima kasih Pak JK, saya akan pelajari isu-isu yang diangkat oleh Pak JK,” tuturnya.
Sebelumnya Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyebutkan, lebih dari 50 persen ekonomi di Indonesia dikuasai oleh orang China atau Tionghoa. (Ful)
