Aulanews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai polemik warga dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau disebabkan oleh kesalahpahaman. Ini terutama terkait aspek ganti rugi pengukuran dan relokasi warga yang terdampak pengembangan kawasan Eco City.
Jokowi mengatakan telah mewanti-wanti para penegak hukum agar menggunakan pendekatan humanis saat menyelesaikan sengketa lahan. Pasalnya tujuan proyek strategis nasional (PSN) adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. “Selalu saya ingatkan jangan justru menggunakan pendekatan represif, masyarakat kalau ada ganti untung itu senang. Karena memang harga yang diberikan yang terbaik,” kata Jokowi, Rabu (13/09/2023).
Lebih lanjut, Jokowi menilai sikap sejumlah warga Rempang menolak direlokasi kemungkinan dipicu oleh lokasi ganti rugi yang tidak sesuai. “Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan seperti itu mesti sampai ke Presiden,” seloroh Jokowi.
Dirinya berharap jika ada masalah terkait pembebasan lahan, pembiayaan, perizinan segera dikomunikasikan. Pasalnya, kata Jokowi, banyak permasalahan yang terjadi hanya karena komunikasi yang tidak lancar. “Ada kesalahpahaman segera dijelaskan kepada rakyat. Ini masalah komunikasi yang kadang-kadang tidak sambung,” kata Jokowi.
Sebelumnya, unjuk rasa berkecamuk di Rempang sejak pekan lalu, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka.
