Aulanews.id – Gelat dalam menyambut Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai terasa. Persiapan sejumlah kalangan menyambut pesta tersebut juga diikuti dengan polarisasi di sejumlah level masyarakat, khususnya akar rumput.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin. Salah satu gejala polarisasi menjelang Pemilu 2024, yakni digunakannya tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Karenanya, semua pihak diharap menahan diri dan tetap patuh dengan aturan yang ada. “Saya kira sudah ada (gejala polarisasi), sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi,” kata KH Ma’ruf Amin di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (13/03/2023).
Menurutnya, penggunaan tempat ibadah dan sekolah sebagai lokasi kampanye mesti dicegah. Sebab, bila tidak, pembelahan akibat politik juga bisa terjadi di lingkungan tempat ibadah maupun pendidikan. Dan kalau hal ini tidak dibendung, bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. “Nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat, tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ujar dia.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar partai-partai politik peserta pemilu harus bisa menahan diri untuk tidak menggunakan politik identitas yang ia yakini dapat menimbulkan polarisasi. Demikian juga mengingatkan agar peserta pemilu tidak menggunakan cara-cara yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, misalnya dengan menggunakan narasi-narasi yang merusak. “Memang pemilu itu kan (untuk) mencari kemenangan, tetapi jangan dengan menghalalkan segala cara,” ujar dia.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu juga berpesan kepada penyelenggara pemilu agar memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil sesuai aturan berlaku. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan layanan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan banyak identitas.
Begitu pula kepada aparat penegak hukum supaya terus mengawasi dan menindak bila ada pihak-pihak yang melanggar. Sebab kalau hal tersebut tidak segera ditindak, bukan tidak mungkin akan terjadi hal buruk dan mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. “Masyarakat sendiri supaya tidak terporovokasi oleh isu-isu yang kemmungkinan muncul, isu hoaks, isu fitnah, isu yang memecah-belah bangsa,” pungkas dia. (Ful)
