Aulanews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan dukungan yang diberikan Nahdlatul Ulama (NU) sangat strategis bagi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. “Seperti diketahui NU punya perwakilan-perwakilan, pengurus cabang NU di berbagai negara, di situ ada pemilih kita, silaturahim, kerja sama, dan dukungan PBNU kepada KPU menjadi sesuatu yang strategis dalam rangka layanan KPU kepada pemilih,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu (4/1/2023). Ia mengatakan tokoh dan kader NU banyak menjadi pimpinan dan aktivis parpol, bahkan kepala daerah. Kondisi tersebut akan memberikan dampak positif bagi KPU dalam memberikan layanan kepada para pemilih dan peserta pemilu. “Dengan demikian untuk layanan KPU menjadi penting. Kader NU itu ada di mana-mana,” imbuhnya.
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan kerja sama KPU dengan PBNU direncanakan fokusnya lebih banyak pada pendidikan politik bagi warga. “Ditambah kerja sama yang lebih luas, termasuk bila KPU butuh Banser, ya nanti kami sediakan. Karena kami sudah menyumbangkan satu Banser menjadi komisioner. Kami sumbangkan Banser-Banser yang lain untuk kebutuhan yang ada,” katanya.
Rabu, 4 Januari 2023, KPU berkunjung ke PBNU untuk membangun dukungan demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada pertemuan tersebut, Gus Yahya didampingi Ketua PBNU H Amin Said Husni dan Wasekjen PBNU Masud Saleh. Sementara komisioner KPU yang hadir adalah Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifudin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan August Mellaz.
KPU memaparkan proses dan progres penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada PBNU.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa kepentingan politik NU hanyalah keselamatan bangsa dan negara. “Satu-satunya kepentingan politik NU keselamatan bangsa dan negara,” ujarnya.
Sebab, Gus Yahya menjelaskan bahwa NU pada Muktamar Ke-27 NU di Situbondo pada tahun 1984 memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis.
Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa NU berupaya untuk menjaga stabilitas. Apapun yang disepakati sebagai aturan dalam pemilu, NU mendorong agar dapat dilaksanakan dengan baik. “Buat NU sendiri, apapun yang disepakati di antara pemain terlibat dalam percaturan itu, kita dorong untuk dilaksanakan dengan disiplin,” ujarnya.
NU juga mendorong agar dapat membangun tradisi demokrasi yang lebih rasional sebagai bentuk sumbangan konstruktif dalam dinamika politik yang lebih baik untuk mewujudkan keadaan lebih baik. “Dalam hal ini dengan mengupayakan terwujudnya suatu tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak,” kata kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah 56 tahun yang lalu itu.
