Aulanews.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mustahil untuk menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Namun, ia menekankan bahwa kehadiran para pengungsi harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat.
“Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan pers di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (5/12/2023).
Ma’ruf mengatakan, antisipasi juga harus disiapkan agar tidak semua pengungsi Rohingya menjadikan Indonesia sebagai tujuan pengungsian.
Itu menjadi beban,” ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.
Ma’ruf lantas mengungkapkan, keberadaan para pengungsi memang menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Ia mencontohkan, saat berkunjung ke Yunani dua pekan lalu, negara tersebut juga tengah kesulitan menampung para pengungsi.
Akan tetapi, Ma’ruf juga mengingatkan bahwa masalah kemanusiaan, termasuk nasib para pengungsi harus tetap mendapatkan perhatian.
“Bagaimanapun ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi,” kata Ma’ruf Amin.
Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berbicara dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah pengungsi, untuk membahas penanganan pengungsi Rohingya.
“Dulu juga pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah akan mengambil langkah-langkah,” ujar Ma’ruf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada 1.487 orang pengungsi Rohingya di Indonesia.
“Dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat,” kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Mahfud mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak meratifikasi konvensi PBB terkait pengungsi sehingga bisa saja menolak kehadiran para pengungsi Rohingya.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan masalah kemanusiaan saat para pengungsi tersebut tiba di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo belum memberi arahan terkait lokasi penampungan ribuan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Provinsi Aceh.
