“Itu jejak pemukiman yang terus berkembangtermasuk pos-pos terdepan, semakin memperkuat pendudukan, dan pada saat yang sama sangat menghambat pelaksanaan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” katanya, seraya menegaskan kembali bahwa pemukiman Israel “tidak memiliki validitas hukum, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Koordinator Khusus juga menyuarakan keprihatinan atas melemahnya perekonomian Palestina, dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan keringanan fiskal kepada Otoritas Palestina (PA), dan meminta PA untuk terus melakukan reformasi penting.
Solusi Dua NegaraBapak Wennesland menggarisbawahi pentingnya membantu memperkuat Otoritas Palestina agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.
“Akhirnya, solusi penting apa pun untuk Gaza, dan konflik Israel-Palestina yang lebih luas, bersifat politis,” dia berkata.
“Sangat penting untuk menetapkan kondisi bagi kerangka politik yang disepakati yang dapat menguraikan langkah-langkah nyata dan tidak dapat diubah untuk mengakhiri pendudukan dan membangun solusi dua negara – Israel dan Palestina, dimana Gaza merupakan bagian integralnya, dan hidup berdampingan. dalam perdamaian dan keamanan, berdasarkan resolusi PBB, perjanjian sebelumnya, dan hukum internasional, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.”
