Aulanews.id – Upaya BPJS Kesehatan memaksimalkan layanan digital terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) disebut tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat kegiatan Forum Nasional ke-11 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang mengusung tema Resilience Kesehatan pada Era Pandemi Melalui Pemanfaatan DaSK, Data Rutin Kesehatan, dan Reformasi Sistem Kesehatan pada Senin (25/10).
“Tentu dengan situasi seperti ini, teknologi informasi sangat diperlukan untuk membuka akses bagi peserta dalam mendapatkan layanan,” tuturnya.
Masa pandemi yang panjang berdampak terhadap tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes). Peserta enggan datang ke faskes karena khawatir terpapar Covid-19. Untuk itu, pemanfaatan layanan teknologi informasi memberi manfaat besar terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.
Menurut Ghufron, pandemi membuat seluruh instansi mulai mengalihkan pelayanannya menggunakan layanan digital. Hal ini juga yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan layanannya kepada peserta.
“Begitu juga dengan yang dilakukan BPJS Kesehatan yang terus memaksimalkan pemberian pelayanan secara non tatap muka melalui layanan digital, seperti aplikasi Mobile JKN, konsultasi jarak jauh (telekonsultasi) dan peresepan obat secara online. Tentu dengan situasi seperti ini, teknologi informasi sangat diperlukan untuk membuka akses bagi peserta dalam mendapatkan layanan,” ungkap Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).
