Aulanews.id – Pemerintah akan terus memberikan uang pensiun kepada PNS saat mereka sudah masuk purna tugas. Profesi abdi negara yang menjadi incaran di negara ini. Salah satunya terkait dengan penghasilan yang didapat seperti uang pensiun PNS.
Namun hal ini dinilai kurang tepat, reformasi perpajakan dinilai seharusnya diikuti dengan reformasi anggaran belanja pemerintah, salah satunya soal skema pemberian pensiun PNS.
Sebab sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, belanja pemerintah selalu bengkak tanpa prosedural.
Berikut daftar artikel yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis :
1. Biar Tak Bebani APBN, Skema Uang Pensiun PNS Harus Diubah
Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri menilai reformasi perpajakan seharusnya diikuti dengan reformasi anggaran belanja pemerintah, salah satunya soal skema pemberian pensiun PNS. Sebab sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, belanja pemerintah selalu bengkak tanpa prosedural.
Anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) setiap tahun naik. Belum lagi beberapa belanja kebutuhan infrastruktur yang lebih banyak dan meningkat melalui penyertaan modal ke BUMN.
“Reformasi perpajakan kita ini perlu diikuti dengan reformasi anggaran pemerintah, paradigmanya harus diubah,” kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).
2. Menko Luhut: Investor Asing Percaya Performa Ekonomi Kita, Terbukti di Pasar Modal
Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investor asing perlahan sudah mulai menaruh kepercayaan lebih besar terhadap Pasar Modal Indonesia.
