Yusa Djuyandi Dosen Ilmu Politik Unpad, Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global di Unpad periode 2017-Februari 2021 Dosen Luar Biasa di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau)
Aulanews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dan merakyat adalah harapan seluruh bangsa Indonesia, karena sebagian kalangan melihat bagaimana beberapa politisi mencoba melibatkan diri dengan militer untuk memperkuat posisi elektoralnya pada Pemilu 2024.
Meskipun kebijakan nasional resmi masih tidak mengizinkan prajurit TNI untuk memilih dalam pemilu, karena ini didasarkan pada bayang-bayang trauma publik terhadap politisasi kekuatan militer untuk mempertahankan orde baru, kekuasaan pemerintah, tetapi ini tidak berarti bahwa ada saat ini tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat atau memanfaatkan personel TNI. Politik sebenarnya. Seperti yang sering kita dengar istilah “Star Wars” menjelang pemilu.
Kekhawatiran dimanfaatkannya kekuatan TNI secara sembunyi-sembunyi oleh kelompok politik yang memiliki kepentingan elektoral dapat menimbulkan dampak negatif terhadap proses reformasi yang sudah dijalankan. Selain itu, dengan menggiring personel TNI masuk dalam kumparan aktivitas politik praktis, dapat merusak profesionalisme TNI.
Meskipun kekuasaan ialah barang yang menggiurkan yang dengannya setiap prajurit yang dekat dan loyal dengan lingkaran kekuasaan berpotensi mendapatkan posisi strategis, dorongan untuk dekat dengan kekuasaan dapat membuat prajurit TNI menjadi pesakitan. Itu karena mereka akan jauh dengan rakyat, terpengaruh oleh kekuatan politik golongan, dan tidak lagi berorientasi pada gagasan politik kenegaraan.
Di hari kelahirannya, TNI sangat perlu merenungkan kembali konsep TNI manunggal bersama rakyat yang mendudukkan institusi dan personel TNI sebagai bagian dari rakyat. Berada di tengah-tengah rakyat untuk mengayomi dan melindunginya, serta secara tegas menolak adanya ajakan, bujukan, dan pengaruh untuk melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis.
Akan sangat disayangkan jika TNI tidak bisa menegaskan komitmen kebangsaan mereka yang menolak adanya segala bujukan atau godaan untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis. Itu karena tanpa komitmen ini, akan ada dorongan dari kelompok politik tertentu yang berusaha menjadikan TNI sebagai alat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sehingga memunculkan persepi masyarakat yang buruk terhadap TNI.
