Aulanews.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono tengah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sumatra Selatan selama beberapa waktu terakhir.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Basuki Hadimuljono turut meninjau pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Bayung – Lencir – Tempino Seksi 3 garapan PT Hutama Karya pada Kamis (18/4/2024).
Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Hutama Karya dan kontraktor lainnya.
Proyek sepanjang 33 km tersebut tengah dikerjakan dengan target selesai pada Juli 2024 sehingga bisa diresmikan secara parsial.
“Proyek ini rapi dan kualitasnya bagus, pekerjaan yang sedang berjalan bisa dipertahankan dan diawasi betul hingga selesai,” ujar Basuki.
Selain didampingi oleh sejumlah pejabat terkait dari jajaran Kementerian PUPR, kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, Direktur Operasi I Hutama Karya, Agung Fajarwanto, Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, Executive Vice President (EVP) Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya, Pulung Satyo, Plt. EVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya, Ari Asmoko, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Aji Prasetyanti.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sesuai rencana.
Sekaligus untuk mengevaluasi proyek yang berjalan dengan melakukan dialog bersama tim di lapangan dan memberikan arahan strategis guna mendukung kelancaran terhadap kualitas pekerjaan secara baik.
Selain itu, juga sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan tepat mutu.
“Progres proyek yang telah mencapai 72,71% ini merupakan upaya untuk meningkatkan konektivitas maupun mobilitas di wilayah Jambi dan sekitarnya serta diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Adjib.
Lebih lanjut Adjib mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan skema atas dukungan konstruksi dari pemerintah dimana sumber pendanaannya berasal dari APBN.
