Aulanews.id.Probolinggo.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ini menggelar Rapat Koordinasi perdana di Pantai Binor Harmony (Bohay) Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Para anggota BPD meminta agar hak tunjangannya diberikan secara merata oleh pihak Desa yang ada di Kecamatan Paiton setempat. Senin (25/7/2022)
Imron Rosyadi Camat Paiton ini mengatakan, jika rakor ini baru pertama kalinya di gelar dan dirinya berharap agar seluruh BPD yang hadir disini dapat selalu bersinergi agar situasi tetap kondusif.
“Terkait dengan hak – hak yang belum diberikan ini, saya masih belum paham, karena baru pertama kali ini digelarnya rakor BPD, untuk anggota BPD ini memang sebenarnya dapat tunjangan mas, namun mungkin teman – teman BPD ini dulunya tidak pernah mengajukan kepada desa, sehingga ada ketidaktahuan antara BPD dengan mereka, jadi biaya operasionalnya tidak keluar,” katanya
Lebih lanjut, Imron menambahkan, memang untuk BPD di Kecamatan paiton ini dinilai masih belum merata, terkait dengan pembagian tunjangannya pada seluruh anggota yang ada di wilayah setempat.
“Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021. Memang pemberian tunjangan BPD ini wajib dan ada, dengan jumlah besaran nominal sekitar Rp 315.000 per bulan,” tambahnya
Menanggapi hal ini, Agus Mulyanto sebagai Direktur Sekolah Desa Terpadu PABSDI Kabupaten Probolinggo ini menjelaskan, bahwa tata kelola kepemerintahan desa di Kabupaten Probolinggo ini sebelumnya, bisa dibilang amburadul.
“Seperti contohnya pilkades serentak itu harus ada demo dulu, dan itu ada jadwalnya, bahkan jadawalnya itu harus di atur oleh daerah, namun tidak pernah di atur, kapan? Pilkades serentak itu di selenggarakan, dan itu kan harus ada perdanya, dan itu kita tidak punya, sehingga pada waktu itu pilkadesnya mundur – mundur terus ” terangnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Probolinggo, yakni Moh. Ishaq Baihaqi menyampaikan, bagaimana caranya agar BPD ini dapat sejahtera bersama dan bisa mendapatkan haknya secara penuh. Karena selama ini ada anggota yang menerima tunjangan, namun sebagian tidak menerima sama sekali.
“Oleh sebab itu di adakan rakor ini, merupakan wujud dari persatuan BPD se Kecamatan Paiton, untuk memperjuangkan atas tunjangannya yang dinilai tidak merata ini, bisa lebih baik kedepannya,” tandasnya.(kmh)
