Undang-undang tersebut memberi ByteDance waktu hingga 19 Januari untuk menjual atau mendivestasikan aset TikTok di AS atau menghadapi larangan di Amerika Serikat. Didorong oleh kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat mengakses data warga Amerika atau memata-matai mereka melalui aplikasi tersebut, Kongres AS meloloskan tindakan tersebut dengan dukungan luar biasa dan Presiden Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang pada bulan April.
Gugatan tersebut mengklaim bahwa jika undang-undang tersebut ditegakkan, hal itu akan menunjukkan bahwa Kongres dapat menghindari Amandemen Pertama “dengan menerapkan alasan keamanan nasional dan memerintahkan penerbit surat kabar atau situs web mana pun untuk menjual agar tidak ditutup.”
Tenny membela hukum dan memperingatkan upaya manipulasi China.
“Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa dengan dua miliar baris kode ini 40 kali lebih besar dari keseluruhan sistem operasi Windows, yang diubah 1.000 kali setiap hari, entah bagaimana kita akan mendeteksi bahwa mereka telah mengubahnya, ada begitu banyak hal yang terjadi di China di luar kendali Amerika Serikat sehingga menimbulkan risiko keamanan nasional yang serius.” kata Tenny
Rao mengutip perkiraan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk meninjau kode sumber, tidak termasuk pembaruan.
Rao mengatakan banyak argumen TikTok tampaknya ingin pengadilan memperlakukan Kongres sebagai badan cabang eksekutif, bukan badan legislatif yang “benar-benar mengesahkan undang-undang, ini adalah kerangka kerja yang sangat aneh” untuk memikirkan Kongres, sang hakim menambahkan.
Ginsburg bertanya mengapa ini berbeda dari undang-undang AS lainnya yang melarang kepemilikan asing atas lisensi penyiaran.
Srinivasan, saat menanyai Pincus, mengemukakan situasi hipotetis bahwa Amerika Serikat sedang berperang dengan Cina, dan apakah Kongres dalam situasi tersebut dapat melarang kepemilikan asing atas media-media besar yang beroperasi di Amerika Serikat. Pincus mengatakan Kongres mungkin dapat melakukannya, tetapi mencatat bahwa anggota parlemen tidak memasukkan pembenaran tersebut dalam undang-undang saat ini.
