Aulanews.id – Kiprah Badan Perencanaan Nahdlatul Ulama (BAPENU) Situbondo dimulai 3 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2021 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Situbondo Nomor : 126/PC/A.I/L.31/IX/2021 tentang Pengesahan Badan Perencanaan Nahdlatul Ulama (BAPENU) Situbondo Masa Khidmat 2021-2026 yang diinisiasi oleh Ketua PCNU Situbondo Dr. KH. A. Muhyiddin Khotib, M.H.I. dengan penyusunan Program Kerja PCNU Situbondo Masa Khidmat 2021-2026 sebagai hasil Rapat Kerja I PCNU Situbondo Tahun 2021 yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sunan Bonang Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
Program kerja tersebut akan mampu menciptakan ruang kesetaraan dialog yang cukup luas bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi sesungguhnya yang akan dihadapi, khususnya di Situbondo sebagai panduan atau pegangan bagi PCNU Situbondo untuk masa 5 tahun dalam mencapai visi, misi, tujuan yang dimiliki oleh PCNU Situbondo, serta tolak ukur untuk melihat pencapaian kinerja kepengurusan. Sistematika program kerja tersebut terdiri dari pendahuluan, latar belakang dan sasaran, gambaran umum kewilayahan, analisis SWOT atau kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats), permasalahan dan alternatif solusi, anggaran, jadwal kegiatan, indikator kinerja, serta penutup.
“Tahun 2025, kerangka pelaksanaan program kerja terdiri dari pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, mekanisme pengajuan TOR/KAK, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan. Sedangkan kerangka evaluasi program kerja terdiri dari evaluasi program (indikator hasil atau outcome) dan kegiatan (indikator keluaran atau output) bisa bulanan, triwulan, tengah tahun atau semester, serta akhir tahun,” jelas Ketua BAPENU Situbondo Andri Wibisono, S.H., M.Si.
“Sebagai penjabaran program kerja yaitu rencana kerja (renja) yang disusun setiap akhir tahun atau bulan Desember pada Rapat Kerja PCNU Situbondo untuk menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan yang berlaku pada masa 1 tahun guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perkumpulan. Dalam mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan yang dimiliki, bukan hanya melihat sumber daya berupa dana, SDM, aset/ inventaris, dan jaringan, melainkan data, dokumen kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan perkumpulan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung kerja-kerja perkumpulan, serta teknologi juga sebagai sumber daya yang dibutuhkan atau dimiliki oleh perkumpulan,” imbuhnya.
