Aulanews.id – Mentri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa menjadi pejabat publik harus siap menerima fitnah. Kata Erick Thohir, fitnah yang menuduh dirinya terkait dugaan bisnis tes PCR harus dibuktikan dengan data.
“Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data, tapi itu resiko tapi apakah gara-gara itu kita berhenti,” kata Menteri Erick dalam wawancara eksklusif, Minggu (14/11/2021).
Fitnah tersebut bukan hal baru yang dia rasakan. Sebelumnya dia bersama pihak terkait diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membawa 260 vaksin dari China dan 100 juta vaksin dari negeri lain. Namun, dia dituduh mengantongi keuntungan soal impor vaksin hingga Rp 2,6 triliun.
“Saya tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin Rp 2,6 triliun, ada coba sebelum PCR sudah dituduh. Gimana caranya untuk vaksin, orang itu transaksi langsung dari Biofarma ke perusahaan sinovac tidak ada perantara, untungnya dimana,” tegasnya.
Erick menegaskan, bahwa di Kementeriannya selalu transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan kepada KPK, bahkan seluruh direksi dan komisaris turut melaporkan dengan jelas. Termasuk Perusahaan holding atau anak perusahaan BUMN wajib lapor kekayaan ke KPK.
“KPK mengundang Kementerian sebagai salah satu Kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan bukan saya aja seluruh direksi komisaris, bahkan saya tekan kan yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan, kita transparan,” ujarnya.
Menteri Erick pun menekankan, memang pada konteks covid-19 itu banyak resiko yang harus diambil oleh pejabat publik. Dia menegaskan tanpa ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri di tengah pandemi.
