Aulanews.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Selasa, 30 Januari 2024.
Tiba sekitar pukul 09.30 WIB, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, bersama Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, dan Nurul Amalia, serta Sekretaris Nanik Karsini di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.
Dalam kunjungannya tersebut, Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo. Yang dalam hal ini terkait dengan data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen Pemilu.
“KPU di jatim sudah digambarkan sangat kuat dan dianggap sebagai battle corp dalam melaksanakan Pemilu, sehingga banyak pelajaran dari jawa timur ini,” kata pria yang sering disapa Pakdhe Karwo tersebut.
Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, ia menyampaikan perlu mendapatkan bebera informasi.
Diantaranya, yang disebutkan Pakdhe Karwo meliputi pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan parmas, pandangan terkait kualitas dan efektifitas pengawasan, bentuk perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Choirul Anam menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024.
“Pertama soal anggaran, untuk Pemilu 2024 tidak ada masalah. Bahkan untuk persiapan Pemliihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU
Jawa Timur sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) pada November 2023 sejumlah 845 Milliar,” terang Anam.
Ia melanjutkan, terkait data pemilih, bahwa Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa.
Sementara proses pemutakhiran data pemilih, Anam mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap kategori pemilih disabilitas.
“Hal ini dimaksudkan agar kawan-kawan KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ujarnya.
Aulanews.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Selasa, 30 Januari 2024.
Tiba sekitar pukul 09.30 WIB, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, bersama Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, dan Nurul Amalia, serta Sekretaris Nanik Karsini di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.
Dalam kunjungannya tersebut, Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo. Yang dalam hal ini terkait dengan data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen Pemilu.
“KPU di jatim sudah digambarkan sangat kuat dan dianggap sebagai battle corp dalam melaksanakan Pemilu, sehingga banyak pelajaran dari jawa timur ini,” kata pria yang sering disapa Pakdhe Karwo tersebut.
Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, ia menyampaikan perlu mendapatkan bebera informasi.
Diantaranya, yang disebutkan Pakdhe Karwo meliputi pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan parmas, pandangan terkait kualitas dan efektifitas pengawasan, bentuk perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Menanggapi hal tersebut, Choirul Anam menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024.
“Pertama soal anggaran, untuk Pemilu 2024 tidak ada masalah. Bahkan untuk persiapan Pemliihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU
Jawa Timur sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) pada November 2023 sejumlah 845 Milliar,” terang Anam.
Ia melanjutkan, terkait data pemilih, bahwa Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa.
Sementara proses pemutakhiran data pemilih, Anam mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap kategori pemilih disabilitas.
“Hal ini dimaksudkan agar kawan-kawan KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ujarnya.
