Tak Punya Sekretariat Permanen, DMI Surabaya Sambat ke DPRD

Aulanews.id – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya berkunjung ke DPRD Kota Surabaya. Agendanya bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan berlangsung Maret, 2022.

Rombongan DMI yang terdiri dari Ketua Arif Afandi, Sekretaris Agus Prastio, Bendahara M Jamil, dan Wakil Ketua Nur Hasan. Ikut serta KH Choiron Syuaib, KH Halimi, M. Arifin dan sejumlah pengurus BKMT (Badan Kerjasama Majelis Taklim) DMI Kota Surabaya.

Mereka diterima Wakil Ketua DPRD AH Tony dan Drs H Minun Latif. Keduanya kebetulan juga menjadi pengurus DMI Surabaya. Sebelumnya, pengurus DMI Juga pernah bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono.

Rakerda DMI Kota Surabaya 2022 mengangkat tema “Masjid Sebagai Sentral Poin Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Rencana Rakerda ini juga telah disampaikan kepada Sekota Surabaya Hendro Gunawan.

Arif yang juga mantan wakil walikota Surabaya mengungkapkan, DMI ingin bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat. “Karena itu, kami ingin mensinkronkan program-program kami dengan Pemkot, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Mengapa perlu bersinergi dengan Pemkot? Sebab, dalam Rakerwil DMI beberapa waktu lalu, antara lain dimanatkan agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi DMI di daerahnya masing-masing. Terutama dalam hal memakmurkan jamaah masjid.

“Rumusnya sederhana. Memakmurkan masjid tidak akan optimal jika jamaahnya tidak makmur. Karena itu, memakmurkan jamaah masjid harus menjadi prioritas. Dengan jamaah yang makmur, masjidnya pasti akan makmur,” tambah Arif.

Dia mengaku telah dihubungi sejumlah lembaga maupun korporasi yang ingin membantu pemakmuran jamaah ini. Namun, di DMI Surabaya, Arif ingin membangun infrastruktur terlebih dulu sehingga program itu berjalan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang...

Kiai Bertutur

Sosial

Add New Playlist