“Yang saya tekankan adalah dari seminar ini, jangan ada lagi kita masyarakat muslim dijadikan proxy war. Sebenarnya ketegangan antara dua negara super power, China yang sangat baik dari segi
perekonomiannya kemudian AS status quo yang berkuasa di dunia ini, semakin berkuasa. Ini poin penting dari seminar hari ini yang selanjutnya bisa kita diskusikan, “tutup Robi.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mutiara Dewi menyebut bahwa strategi Xinjiang cukup mengundang negara-negara tetangga terhadap politik domestik dan bagian dari negara-negara di sebalah Barat China.
“Kondisi Xinjiang telah dianggap sebagai isu strategis internasional atau setidaknya regional. Jadi, awal internasionalisasi isu Xinjiang adalah sebagai isu keamanan perbatasan, “paparnya.
Mutiara menguraikan, relasi pemerintah China cukup sensitif tetapi dalam perkembangannya, pemerintah mengembangkan berbagai aturan untuk pemerintah lokal termasuk di dalamnya kebebasan beragama.
“Nah, konteks ini memicu perkembangan kelompok sparatis Uighur yang dalam melakukan gerakan politiknya berjejaring dengan aktor-aktor eksternal dari Xinjiang termasuk gerakan teror yang meresahkan politik negara-negara tetangga, “jelas dosen muda itu.
Menyorot kasus Xinjiang, pengamat politik Internasional yang juga Direktur Sino-Nusantara Institute, Ahmad Syaifudin Zuhri, dalam makalahnya menyebut ada 47 negara anggota PBB diantaranya yang menyetujui dilakukannya debat terkait perilaku China terhadap muslim Uighur berjumlah 17 negara.
“Sedangkan yang menolak, pada dasarnya bukan negara Barat berjumlah 19 negara. Kemudian, 11 negara lainnya menyatakan abstain, “ujar kandidat Ph.D dari Central China Normal University yang juga pernah tinggal di China sejak 2011 hingga 2020 lalu.
