“Pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024,” kata Dr. Jokhanan Kristiono, M. Med. Kom., Ketua Stikosa – AWS, Rabu pagi (7/2/2024) di Kampus Stikosa-AWS di kawasan Nyinden Intan Timur, Surabaya.
Nonverbal communication tersebut kemudian muncul di depan publik. Sehingga masyarakat melakukan tafsir kemudian menterjemahkan berdasar referensi yang dimiliki.
“Jadi bertemu antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, yang memvalidasi anggapan publik. Sehingga kami memaklumi apa yang disuarakan oleh kalangan perguruan tinggi, terutama para guru besar yang menyorot dari perspektif etika politik dalam sistem negara demokrasi,” tukasnya.
Ditambahkan Jokhanan, komunikasi publik yang buruk pejabat negara akan berpotensi menurunkan akuntabilitas dan legitimasi terhadap pemerintah. Karena komunikasi publik, baik verbal maupun non verbal menjadi panduan publik dalam bersikap. Menanggapi hal ini, Stikosa – AWS kemudian menyampaikan empat poin pernyataan sikap.
Pernyataan Sikap Stikosa AWS
Menanggapi dinamika politik menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, kami, Civitas Akademika Stikosa AWS menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.
1. Kami mengajak setiap pihak, baik politisi, aparat pemerintah, Polri-TNI, akademisi perguruan tinggi, dan masyarakat luas, mendukung pelaksanaan pemilu damai
2. Sebagai kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur, kami menuntut agar semua pihak melakukan praktek komunikasi politik secara transparan, cerdas, jauh dari gagasan-gasan yang multi tafsir apalagi menyesatkan, sehingga tidak membingungkan masyarakat.
3. Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, pelaku politik, masyakarakat luas, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers,
4. Kami sebagai akademisi kampus komunikasi, menuntut proses politik yang menjunjung tinggi etika, semangat menghormati, demi terwujudnya pemilu yang bermartabat.
