Aulanews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembangunan hunian berkonsep hijau di wilayah Asia Pasifik membutuhkan biaya sekitar US$ 17,8 triliun. Sementara itu, untuk pembangunan 12,72 juta rumah berkonsep hijau di wilayah Indonesia diperlukan investasi sekitar US$ 200 miliar atau sekitar Rp 3.000 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja sangat keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan yang mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam Seminar Energi Efficient Mortgage Development Throughout ASEAN Countries di Hotel Mulia pada Selasa (22/8/2023).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tingginya pembiayaan merupakan tantangan yang memerlukan solusi dan inovasi. Dalam hal ini, langkah kolaboratif diperlukan agar Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain, sehingga pemerintah bisa mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi pembangunan berkelanjutan.
“Pembiayaan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan sangat penting untuk mentransformasi perekonomian kita,” tambahnya.
Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung perubahan berkelanjutan. Instrumen fiskal seperti sewa, subsidi, rabat, pembiayaan utang, dan insentif pajak memiliki peran penting dalam mendorong sektor konstruksi bangunan menuju ke arah yang lebih ramah lingkungan.
“Hal itu dapat menciptakan peran katalitik untuk transformasi ini, juga dapat meningkatkan daya ungkit dan menarik lebih banyak keuangan dan investasi hijau dalam bangunan hijau dan efisiensi energi tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah terus menerapkan praktik konstruksi berkelanjutan dengan meningkatkan kondisi pinjaman serta mengurangi risiko investasi swasta melalui instrumen jaminan pemerintah. “Beberapa proyek sedang dikembangkan dalam inisiatif pendanaan infrastruktur berkelanjutan untuk menguji efektivitas instrumen tersebut,” tambahnya.
