Aulanews.id – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini menyatakan pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ia memberikan apresiasi terhadap pengembangan kendaraan listrik yang telah merealisasikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lebih dari 40 persen. Namun, di tengah tren kendaraan listrik, dirinya mempertanyakan bagaimana harga kendaraan ini bersaing dengan kendaraan konvensional.
“Dari segi harga, sudah disinggung soal baterai (di kendaraan listrik). Selama ini kita impor (baterai), apakah ini bisa menjadi opportunity atau peluang buat Indonesia untuk berdaya saing di segi (produksi) baterai agar secara harga bisa lebih kompetitif?” tanya Dyah, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (08/12/2022).
Pertanyaan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (07/12/2022).
Dirinya menilai, pengembangan kendaraan listrik sangat baik, karena bisa mengurangi emisi karbon, khususnya di sektor transportasi. Namun ia tidak menampik bahwa pengembangan kendaraan listrik masih terbentur masalah permintaan yang minim. Penyebabnya, sebut dia, adalah harga kendaraan listrik kurang kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Selain masalah pengembangan, Dyah juga menyoroti sejumlah masalah infrastruktur pendukung kendaraan listrik, salah satunya charging station. “Sebelumnya sudah kami sampaikan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, apakah memungkinkan untuk menyinkronkan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang existing, kami tambahkan charging station di dalamya,” jelasnya.
