“Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan,” tuturnya.
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan masih beroperasinya Tiktok Shop melalui aplikasi Tiktok media sosial. Legislator Komisi VI DPR, Amin AK, mengatakan, Tiktok seperti ngotot memaksa fitur eCommerce nya berada di platform media sosial, walau secara terang-terangan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menurut Amin, dalam Permendag 31/2023, jelas diatur mengenai pemisahan social commerce dengan e-commerce. Tiktok yang sudah memiliki Tokopedia sebagai unit usaha ecommerce harusnya patuh dengan memilih berjualan di platform tersebut, bukan memaksakan operasional Tiktok Shop di dalam aplikasi sosial media mereka.
“Ini aneh karena mereka baru saja mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia. Mengapa mereka tidak menggunakan platform e-commerce Tokopedia untuk aktivitas jualan. Ini membuat kami terkejut dan harus menyoroti hal ini,” pungkas Amin.
