“Kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman tahun 2019, maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan, selanjutnya kita membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi didalam mengatasinya,” kata Moeldoko dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (19/2).
Moeldoko mengungkapkan, salah satu upaya kesiapsiagaan yang dilakukan adalah skrining kesehatan kepada seluruh petugas pemilu 2024. Hal ini untuk memastikan seluruh petugas pemilu dalam kondisi sehat, kuat dan bugar saat bertugas.
Adapun pelaksanaanya dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan KPU.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme petugas pemilu dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, dari 7,9 juta petugas pemilu yang terdaftar, sebanyak 6,8 juta orang atau 86,4 persen telah mengikuti skrining kesehatan.
“Dari skrining tadi, ada 398.155 orang yang berisiko penyakit dan kami beritahukan di dashboard yang bisa diakses oleh kementerian/lembaga dan petugasnya secara langsung,” tuturnya.
Faktor risiko yang paling banyak adalah hipertensi, diikuti jantung koroner, lalu gagal ginjal kronik dan diabetes melitus.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya sangat mendukung adanya pemeriksaan kesehatan kepada semua petugas pemilu 2024.
Ia menjelaskan, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar menyediakan anggaran untuk melakukan skrining kesehatan bagi semua petugas pemilu yang bertugas di wilayahnya.