Ketua FFM Sara Hossain menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban.
“Suara dan ekspektasi mereka terhadap tindakan, baik di Iran maupun di dunia internasional, merupakan kunci dalam mengambil pendekatan keadilan dan akuntabilitas yang berpusat pada korban.”katanya.
Para penyintas juga berbicara tentang pengawasan negara yang meluas dan pelecehan hukum yang menghambat upaya akuntabilitas di Iran. Meskipun demikian, mereka bersikeras bahwa mereka akan terus memperjuangkan keadilan, baik di Iran maupun di negara lain.
“Sungguh menginspirasi mendengar para penyintas berbicara tentang perjuangan besar mereka untuk menentang ketidakadilan, dan pada akhirnya mencapai keselamatan,” kata anggota FFM Shaheen Sardar Ali.
“Suara mereka mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan dukungan bagi semua penyintas penindasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa ‘Perempuan, Kehidupan, Kebebasan’ tahun 2022 di Iran.”
Laporan Misi berikutnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, yang dijadwalkan pada bulan Maret 2025, akan mengusulkan rekomendasi mengenai rehabilitasi korban, proses akuntabilitas dan reparasi.
Misi Pencari Fakta Internasional Independen mengenai Iran diberi mandat oleh Dewan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut terkait dengan protes yang dimulai di sana pada 16 September 2022, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.
Anggotanya termasuk Ibu Hossain, Ibu Ali dan Viviana Krsticevic (Argentina). Mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji.
Misi PBB mendesak persiapan pemilu di Sudan SelatanKepala Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), Nicholas Haysom, telah meminta para gubernur provinsi untuk mengambil langkah tegas guna mendorong kebebasan sipil dan politik saat negara tersebut mempersiapkan pemilu demokratis pertamanya, yang dijadwalkan pada Desember 2026.
Berbicara pada Forum Gubernur tahunan di ibu kota, Juba, Haysom menekankan peran penting para pemimpin negara dalam mengatasi akar penyebab konflik dan memastikan warga negara dapat berpartisipasi secara bebas dalam proses pemilu.
Menciptakan ruang sipil dan politik yang terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan menjelang pemilu bersejarah inikatanya.
Ia mendesak para gubernur untuk fokus memberikan layanan dasar kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik yang efektif dan akuntabel. Beliau lebih lanjut menyoroti pentingnya pendekatan ini dalam membangun perdamaian berkelanjutan dan mengatasi tantangan pembangunan bangsa.
