Aulanews.id – Presiden petahana kepulauan kepulauan di lepas pantai timur Afrika, Azali Assoumani, terpilih kembali untuk masa jabatan keempat.
Namun, jumlah pemilih dilaporkan hanya 16 persen dan partai-partai oposisi mengecam pemilu tersebut sebagai pemilu yang “curang”, menurut laporan media.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya (OHCHR) pada hari Rabu, Volker Türk meminta pihak berwenang untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Dia juga mendesak para demonstran untuk tidak melakukan kekerasan, setelah adanya laporan penjarahan di ibu kota Moroni pada hari Selasa dan insiden pembakaran terhadap beberapa bangunan umum di pulau Moheli dan Anjouan pada hari pemilihan.
“Ketika ketegangan pasca pemilu meningkat, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memastikan lingkungan yang aman, di mana semua warga Komoro, termasuk anggota oposisi politik, dapat dengan bebas mengekspresikan pandangan mereka dan menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai,” katanya.
Menurut OHCHR, pemungutan suara pada hari Minggu berlangsung setelah berminggu-minggu pembatasan ruang sipil dan demokrasi, dengan adanya laporan mengenai penahanan sewenang-wenang dan tuduhan penghilangan paksa terhadap para tahanan.
Larangan de facto terhadap demonstrasi damai dan pertemuan politik publik telah diberlakukan sejak tahun 2019.
Komisaris Tinggi juga mendesak Pemerintah untuk mengarahkan negara menuju demokrasi.
“Babak baru harus dimulai bagi seluruh warga Komoro; yang berlandaskan pluralisme, kebebasan berekspresi, keadilan dan akuntabilitas,” ujarnya.
“Jika tidak, demokrasi tidak akan pernah terpenuhi.”
